Urgensi Etika Pemerintahan dalam Implementasi Good Governance

Etika Bunga yang Terhempas
May 2, 2017

Foto via Pakistankakhudahafiz

“Keberanian, kecakapan, keluhuran budi dan kearifan jiwa yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah keselarasan alam adalah etika seorang nakhoda dan ABK. Dengan modal etika sebuah pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Setiap profesi membutuhkan etika dengan apa yang disebut kode etik.” (Ndraha)

Latar Belakang

Ribuan tahun sebelum tarikh masehi, teknologi mobilitas tertinggi adalah teknologi pelayaran mengarungi samudra raya, tanpa kompas magnetik atau elektronik seperti sekarang. Keberanian dan kecakapan puncak sang nakhoda adalah keberanian dan keterampilan mengarungi lautan dan mengemudikan kapal di tengah badai dan topan dengan selamat ke sebrang.

Ia harus pandai membaca isyarat alam, membaca tanda zaman. Keberanian dan kecakapan itu didukung oleh keluruhan budi dan kearifan jiwa, dengan menjunjung tinggi kaidah keselarasan dengan alam: etika bahari, rerambu samudra (Ndraha, 2015).

Meminjam istilah Ndraha, Kapal Indonesia berada di tengah badai dan sulit mencapai tujuan karena nakhoda dan ABK meremehkan etika. Negara Republik Indonesia sudah hampir 72 tahun merdeka, yang terjadi adalah pemerintah kehilangan nilai-nilai luhur bangsa, kehilangan etika dalam berbangsa dan bernegara.

Hasil-hasil survei internasional sering menunjukkan bahwa dalam hal yang baik, angka untuk Indonesia cenderung rendah, tetapi dalam hal yang buruk cenderung tinggi. Data Tranparency International menunjukkan persepsi tentang tingkat korupsi di sektor publik. Dari 177 negara dan dengan 177 skor, Indonesia berada di rangking 114 dengan skor 32. Ini di bawah Ethiopia yang berada pada posisi 111 (revolusimental.com).

Good governance yang menjadi agenda utama reformasi sejak tahun 1999, alih-alih membuat perubahan lebih baik, justru membuat kolusi, korupsi dan nepotisme tumbuh subur, berkembang pesat, menyebar ke semua lini dan tingkatan dari pusat hingga desa.

mn9T9RgLBaag7mRsukxZH0Z3oxAC_EOz.jpg

Ilustrasi via Steemit

Teori bandit Mancur Olson yakni stationary bandits dan roving bandits kini bermetamorfosa menjadi kloning bandits. Korupsi berkembang biak secara liar menjadi monster menakutkan dari Sabang sampai Merauke.

Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK Ranu Wiharja (2016) mengungkapkan, sejauh ini ada 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi. Jika diakumulasi bisa mencapai di atas 70%.

Bisa dibayangkan, lebih dari 70% kepala daerah di Indonesia baik pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terjerat korupsi. Bisa jadi mereka melibatkan birokrat di bawahnya dan juga mitra kerjanya. Para menteri, anggota DPR dan DPRD, bahkan aparat penegak hukum, jaksa, polisi, dan hakim, juga terseret korupsi.

Good governance berjalan tanpa landasan etika, dan pemerintahan berjalan seiya sekata dengan “kejahatan”. Selain korupsi, kolusi, dan nepotisme, kejahatan di birokrasi pemerintahan masih cukup banyak. Misalnya penyalahgunaan kewenangan, hilangnya budaya malu para elit, mahalnya transparansi, dan berbelitnya birokrasi menjadi karakter pemerintahan.

Kalimat “kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?” dan “aji mumpung” adalah penyakit akut birokrasi pemerintah.

Betapa bangsa ini, khususnya aparat pemerintahan, sudah demikian jauh meninggalkan etika atau bahkan tidak lagi mengenali etika. Pemerintahan Indoneisa krisis etika dan secara otomatis menjauhkan bangsa Indonesia dari cita-cita yang sebenarnya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Boleh jadi semua itu disebabkan karena pemerintah sampai hari ini belum mempunyai aturan baku etika pemerintahan. Demikian kata Djohermansyah dalam kuliah progam doktoral IPDN Jakarta.

Urgensi Etika Pemerintahan dalam Implementasi Good Governance

Sejak reformasi, pemerintah Indonesia berusaha mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang diyakini mampu memperbaiki kinerja pemerintahan demi menuju cita-cita pembangunan.

Strategi aplikasi konsep good governance yang begitu luas dapat dilakukan oleh pemerintah secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.

Salah satu pilihan strategis untuk pengembangan konsep good governance di Indonesia adalah melalui pengembangan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada good governance (Dwiyanto, 2005).

Prinsip-prinsip good governance adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya supremasi hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi, perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, terutama dalam kebijakan dan prosedur.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau memertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Prinsip prinsip atau nilai nilai yang terkandung dalam good governance lebih menekankan profesionalitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik.

Faktanya, profesionalitas ternyata belum cukup untuk melaksanakan good governance secara utuh. Diperlukan hal lain untuk mengimplementasikan good governance yaitu kompetensi etika.

syA_86RII1AsewOr2JK0dC5zULSadg48.jpg

Foto via etika.one

Pelayanan publik mengharuskan profesionalisme dan kompetensi etika. Meninggalkan kompetensi etika bisa berakibat tidak peduli pada masalah keadilan.

Tanpa etika publik, pejabat publik cenderung 1) tidak peka bila merugikan pihak lain, termasuk merugikan negara, 2) tidak peduli terhadap korban, 3) diskriminatif dalam memperlakukan setara didepan hukum diabaikan.

Tiadanya kompetensi etika akan semakin mendorong korupsi. Artinya korupsi menjadi biasa sehingga tidak menumbuhkan rasa bersalah lagi. Tiadanya kompetensi etika akan menyebabkan lemahnya kinerja pemerintah yang akan berakibat pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Haryatmoko, 2013).

Salah satu lembaga yang paling rendah mendapat kepercayaan publik adalah DPR. Hasil penelitian yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR jauh lebih rendah dibandingkan lembaga negara lainnya. Hanya sebesar 40%, paling rendah dibandingkan lembaga lain.

Masyarakat memercayai, DPR adalah sarang kejahatan. Beberapa indikator misalnya pembiasaan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR, rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan sidang, gaya hidup mewah dan hedonis para anggota bahkan istri dan keluarganya, penyalahgunaan wewenang, dan karakter buruk lainnya.

Pelanggaran etika yang dilakukan para anggota DPR RI membuat lembaga tersebut terus terdegradasi di mata publik.

Kasus runtuhnya kepercayaan publik akibat pelanggaran etika yang lain adalah kekalahan Basuki Tjahaya Purnama dalam Pilgub DKI Jakarta, 19 April 2017. Dari sisi kinerja, Basuki TP mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme berhasil diminimalisasi. Reformasi birokrasi berjalan baik. Singkatnya tata kelola pemerintahan DKI Jakarta (good governance) mulai menemukan pola untuk menggelinding on the track.

Namun Basuki TP meremehkan etika; bicara kasar, memarahi stafnya di depan umum, menyinggung kitab suci agama lain, dan cenderung arogan. Pelanggaran atas etika ini yang membuat masyarakat Jakarta tidak memberikan kepercayaan kepada Basuki TP untuk kembali memimpin Jakarta.

Plato berpendapat, seorang pemimpin negara yang ideal harus bertumpu pada konsep kebajikan atau pengetahuan sebagaimana dalam konsep etikanya. Dalam pandangan Plato, hanya orang yang mempunyai pengetahuan atau akal budi yang bisa melakukan perbuatan kebajikan, sehingga negara harus dipasrahkan kepada mereka, yakni filsuf-raja (the philosopher king).

gAThcqcRDPWqGfH3ubiLcG_md-idLHq7.jpg

Foto via Big Think

Philosopher king diyakini mampu menyelesaikan persoalan negara dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang luas dan etika kebajikan yang dimilikinya. Implementasi ilmu pengetahuan dan etika kebajikan akan menjadi teladan bagi seluruh rakyat terutama aparat birokrasi pemerintahan.

Demikian pentingnya etika dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan. Dengan kata lain, tanpa etika, pemerintahan akan gagal mencapai tujuan meskipun secara konsep sudah baik bahkan sempurna.

Secara konsep, good governance diyakini mampu menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan di Indonesia dan mampu membawa Indonesia mencapai tujuan. Namun faktanya sudah hampir dua dekade implementasi good governance dalam pemerintahan Indonesia semakin dibebani kasus-kasus etika dalam otonomi daerah.

Lahir raja-raja kecil di kabupaten/kota, korupsi berjamaah, perselingkuhan, ketergantungan dana kepada pusat, ketimpangan perda, ijasah palsu, persaingan tidak sehat antara kepala daerah dan wakilnya, dan sejumlah kasus lainnya. Semua itu karena tidak adanya nilai-nilai etika pemerintahan.

Etika pemerintahan adalah nilai-nilai etik pemerintahan yang menjadi landasan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan. Moral atau moralitas adalah nilai-nilai dalam diri seseorang yang akan mengendalikan dimunculkan atau tidaknya kepatuhan terhadap nilai-nilai etika (Jamal Wiwoho, 2015).

Birokrasi membutuhkan etika karena “bureaucracy as the machinery of the state”; birokrasi adalah jantung negara. Apabila birokrasi sehat, maka sehatlah negara. Sebaliknya rusaknya birokrasi akan menyebabkan kehancuran negara. Dan kehancuran negara akan mengakibatkan kehancuran masyarakat (Setiyono, 2016).

Kehancuran dan kejayaan pemerintahan sangat tergantung dengan etika yang hidup, dianut, diamalkan, dan dilembagakan oleh penyelenggara (aparatur) pemerintahan.

Sebuah contoh kecil adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP bukan merupakan lembaga penyelenggara pemilu, melainkan suatu dewan yang tugas dan wewenangnya adalah menjaga kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu.

vf_zLPj7W9iPMiufSdafH74WRIwEoYUR.jpg

Foto via viva.co.id.

Dengan kata lain, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.

Sanksi DKPP terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Ketegasan DKPP dalam menegakkan etika penyelenggaraan Pemilu membuat lembaga tersebut sangat dihormati dan berwibawa.

Lembaga penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat karena masyarakat yakin DKPP selalu mengawasi implementasi etika dan siap menjatuhkan hukuman tegas dan berat kepada pelanggar etika.

DKPP bisa dijadikan laboratorium untuk melahirkan regulasi etika pemerintahan. Etika pemerintahan harus menjadi roh dan spirit bagi setiap aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Nilai-nilai etika yang mulia dan agung yang hidup, dianut, diamalkan, dan dilembagakan oleh aparatur pemerintahan akan melahirkan pemerintahan yang agung, bersih, berwibawa, dan mulia.

Sebuah pemerintahan yang memiliki nilai etika jelas dan resmi akan dengan mudah mendeteksi dan mengetahui aparatur yang taat nilai dan aparatur yang melanggar nilai. Etika pemerintahan yang jelas juga akan melahirkan kemuliaan bangsa dan negara baik dimata masyarakatnya sendiri, di mata dunia bahkan di mata Tuhan.

Kesimpulan

Tanpa etika yang jelas, good governance tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sudah 18 tahun good governance berjalan, tetapi tata kelola pemerintahan belum memberikan hasil berarti. Bahkan, cenderung mengalami kemunduran jika kata “kerusakan” dipandang terlalu kasar.

Memiliki aparatur pemerintahan yang taat dengan etika yang agung dan mulia adalah cita-cita besar dan mewah. Kebesaran, kemewahan, serta kemulian bangsa ini sangat tergantung pada kompetensi etik dan komitmen dalam mengimplementasikan etika pemerintahan. Oleh sebab itu, regulasi etika pemerintahan menjadi sesuatu yang penting untuk segera direalisasikan.

Daftar Pustaka

Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta, 2015
Bambang Widodo Umar, Polri, Kekuasaan dan Korupsi, artikel 2 Juli 2013, Kompas.com
Haryatmoko, Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
Jamal Wiwoho, Etika Pemerintahan, www.jamalwihoho.com
Soegeng Srajadi, Sukardi Rinakit, Memahami Indonesia, Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta, 2006
Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru I), Rhineka Cipta, Jakarta, 2015
Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
Kompas.com. (17 Desember 2015)
KPU.go.id
Detik.com (5 April 2017)

Komentar

Sri Mulyono
Sri Mulyono
Penulis | Blogger | Pengelola Beberapa Media Online | Twitter: @Anyarbro. Email: [email protected]