Komunikasi Pemerintah, Demokrasi dan Media Sosial

‘Kejarlah Daku, Kau Terungkap’ itu Hobi Nulis
January 29, 2014
Disomasi SBY, Sri Mulyono mengadu ke Komnas HAM
April 23, 2017

Presiden Jokowi pernah mengeluhkan banjirnya fitnah dan hoax yang masif dan viral di Media Sosial. Demokrasi kita kebablasan demikian ungkap Presiden Jokowi. Memang kemajuan teknologi terutama media sosial bagaikan  senjata mematikan, apabila pemerintah mampu memanfaatkan dengan baik maka akan sangat efektif dan efisien dalam mensosialisasikan program dan kebijakan publik Pemerintah namun sebaliknya apabila pemerintah tidak mampu memanfaatkan dengan baik, bisa menjadi “ancaman” yang merepotkan.

Bisa dibayangkan, dalam hitungan detik sebuah “berita” dapat menyebar kepada jutaan pemegang Hand Phone melalui grup grup media sosial. Opini, propaganda, agitasi atau hanya sekedar humor “mukidi” misalnya mampu menjadi trend setter bahkan opinian leader selama berminggu minggu.

Contoh lain adalah kasus demontrasi al Maidah 51 yang mampu mengelaborasi dan membangkitkan semangat massa ummat Islam hingga berkumpul jutaan orang untuk melakukan demo berkali kali di ibukota negara dengan memanfatkan media sosial. Lebih dari itu,  Joko Widodo juga sangat piawai memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye dalam pemilu Presiden 2014.

Media sosial memang sudah terbukti sangat dahsyat.  Demokrasi liberal dan media sosial Jakarta seperti pasangan ideal keduanya saling melengkapi.  Namun bisa saja media sosial dipenuhi berita fitnah yang merusak demokrasi. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jilmy Ashiddiqie menyebut ungkapan demokrasi kebablasan yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo adalah hal wajar.

Dia berharap hal itu dijadikan momentum untuk memperbaiki hal-hal yang kurang tepat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kepala Desk Social Media Crisis Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Alois Wisnuhardana menjelaskan demokrasi kebablasan yang dimaksud Presiden Joko Widodo adalah banyaknya ujaran kebencian dan berita bohong yang beredar di media sosial.

“Konteksnya, Presiden menyatakan banyak ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong. Dalam konteks itulah kebablasan ada dalam kerangka demokrasi. Saya kira melihatnya lebih ke sekarang, kita dalam satu situasi, curah hujan informasi begitu dahsyat dan menimbulkan ledakan informasi. Ini akan banjir dan fenomena yang kita lihat adalah banyak sampah,” Sampah, ya..Indonesia kebanjiran sampah informasi akibat kebebasan liberal yang disalurkan melalui teknologi.

Karena itu Pemerintah dituntut untuk  cerdas mengelola kemajuan teknologi dalam kehidupan berdemokrasi. Jangan sampai program dan kebijakan publik Pemerintah kalah dengan isue hoax di media sosial (Harliantara, 2017).

Ketua DKPP Jimly Assidigie mengatakan “Ada kesempatan untuk memperbaiki kalau ada yang kurang tepat. Maklum saja, yang melakukan banyak orang, idenya macam-macam. Keluhan kalau kebablasan ini wajar. Saya menganggap positif, manfaatkan momentum pemerintah untuk membuat formula untuk memperbaikinya,” ujar Jimly dalam sebuah acara diskusi bertema ‘Kebebasan  Demokrasi Kebablasan’ di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2017).

Tantangan berat,  dan Pemerintah perlu segera memperbaiki komunikasi publik. Harliantara menegaskan Hasil pembangunan yang telah diraih tidak diketahui publik secara benar. Bahkan, berita tentang kebijakan pembangunan pemerintah sering tertimbun oleh berita hoax di media sosial. Hal itu akibat aparat pemerintah belum mampu menjelaskan informasi yang berseliweran dari berbagai sumber yang tidak jelas.

Mestinya, aparatur memiliki kemampuan untuk menyiarkan berbagai konten pemberitaan pembangunan yang pas dengan kondisi psikologis masyarakat. Perlu reformasi komunikasi publik pemerintah. Yang paling ditekankan adalah kandungan informasi yang diberikan oleh pejabat maupun pihak humas kementerian dan lembaga pemerintah sebaiknya tidak sebatas memperkenalkan wawasan serta pendapat sang menteri dalam framing yang terlalu formal, tetapi harus juga diimbangi dengan framing yang bisa mengurai opini publik.

Perlu menjelaskan secara mendalam suatu kebijakan atau peristiwa yang terjadi dan sudah diberitakan kulit-kulitnya oleh media. Sebenarnya pemerintah telah mengambil langkah langkah untuk memperbaiki komunikasi publik pemerintah yaitu : Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur dengan mengesahkan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah lainya yang berkaitan dengan Komunikasi Pemerintahan antara lain : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana :

a.         bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan  pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagianpenting bagi ketahanan nasional;

b.         bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang  menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

c.         bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentinganpublik;

d.         bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang  Nomor  14  Tahun   2008,  Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Forum Koordinsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Publik.

Untuk menjaga etika komunikasi publik Pemerintah telah mengesahkan UU ITE Jakarta,  Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE resmi diberlakukan Senin, 28 November 2016. Pengesahan UU ITE sekaligus menjadi penegasan yang menuntut masyarakat lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat ataupun opini di ranah publik, terutama media sosial.

Di dalam UU ITE dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian. Saat ini penting bagi Jokowi untuk mengoptimalkan peran komunikasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya.

Narasi pemerintah yang menjadi pesan untuk publik saat diimplementasikannya sebuah kebijakan harus jelas, argumentatif dan dirasakan niat baik dan niat politiknya untuk membangun pemahaman bersama (mutual understanding). Sesungguhnya, Presiden Jokowi sudah pernah mengeluarkan Inpres No. 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Salah satu yang menarik dari inpres tersebut adalah pentingnya narasi tunggal dan dalam konteks ini Kominfo diberi tugas sebagai penyusun narasi tunggal tersebut. Dalam skema pengelolaan komunikasi publik tersebut, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah merujuk ke Inpres tersebut harus melakukan enam tindakan, yakni penyediaan data substantif program prioritas, monitoring media dan analisis data, koordinasi komunikasi publik, narasi tunggal, diseminasi informasi publik dan monitoring evaluasi pelaporan.

Jadi, kesadaran berwacana untuk membuat tata kelola komunikasi publik sebenarnya sudah ada pedoman Inpres tersebut.

Source: kompasiana.com 

Komentar

Sri Mulyono
Sri Mulyono
Penulis | Blogger | Pengelola Beberapa Media Online | Twitter: @Anyarbro. Email: [email protected]